Kontras Independent Media Sarana Restorasi dan Informasi Publik
Ket : Ribuan massa datangi Kantor Dewan tuk menggelar Audensi.
www.kontrasindependent.com Malang- Polemik beekepanjeangan soal portal bebdungan lahor Karangkates berujung proses hukum, akhirnya masyarakat malang dan Bliitar geruduk lakukan demo aksi damai ke kantor DPRD Kabupaten Malang 20 Mei 2026.
Ratusan massa mendesak kejelasan terkait pemberlakuan portal pada akses Bendungan Lahor, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang yang viral beberapa bulan ini.
Gabungan lapisan masyarakat Kabupaten Malang dan Blitar mulai dari ormas, tokoh masyarakat, toloh pemuda, pedagang kaki lima, pekerja bangunan, kuliner dan lain sebagainya ikut memperjuangkan agar supaya portal bendungan lahor yang selama ini bikin resah masyarakat.
Para aksi demonstran tersebut yang menjadi Koordinator Pak Dur” (Hadi Wiyono) dalam audensi dengan anggita Dewan pak Dur kenapa selama kasus ini bergulir gak ada satupun anggota Dewan yang turun atau melakukan exen untuk solusi perkara tersebut, “Kok koyok pura-pura gak krungu ada apa? Dan Kenapa??..
Selama ini yang tinggal di sekitar Bendungan Lahor tersebut menganggap, pemberlakuan portal Bendungan Lahor tersebut merugikan masyarakat. Selain diwajibkan melakukan pembayaran melalui sistem uang elektronik atau e-money, pemberlakuan portal juga dianggap menghambat aktivitas masyarakat.
Dari anggota DPRD Kabupaten Malang yang menemui para pendemo yakni ada Ali Murtadlo (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang sekaligus pemimpin audiensi)Amarta Faza (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang)Abdullah Aziz (Anggota Komisi dari Fraksi PKS)Aris Agung (Anggota Komisi dari Fraksi NasDem)Abdul Rokhim (Anggota Komisi dari Fraksi PKB)Fakih Pilihan (Anggota Komisi dari Fraksi Golkar).
Dalam peretemuan tersebut massa merasa belum puas karena jawaban dari Anggota dewan cukup normatif, meraka merasa tidak punya kewenangan soal Bendungan lahor, dan dari DPR akan memanggil PJT 1 Karena kewenangan objek vital nasional sepenuhnya di bawah PJT I, Komisi I dan II DPRD Kabupaten Malang memastikan akan menjadwalkan pemanggilan khusus terhadap pengelola.
Pak Dur bersama ribuan massa mengacam akan turunkan massa lebih banyak bila tuntutan portal lahor tidak di gratiskan karena tidak ada dasar hukumnya, PJT hanya mempunyai hak prioritas mengelolah air bukan bertugas ngemis melakukan Pungli pada masyarakat.(*)
Publisher : Utsman Pimpinan Liputan Nasional kontras tv dan online.
