www.kontrasindependent.com
MALANG, KontrasTV – Pemerintah Desa (Pemdes) Wonokerto bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk membentuk dan menetapkan Panitia Pengisian Anggota BPD masa bakti 2027–2035. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Balai Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Kamis (19/11/2026).
Musdes ini dihadiri Camat Bantur, Bayu Jatmiko, S.T.P., Kepala Desa Wonokerto Termidi Kuswanto, Ketua BPD H. Sholeh Arifin beserta anggota, perangkat desa, unsur LPMD, PKK, Karang Taruna, ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat dari empat dusun, yakni Krajan, Wonogiri, Gampingan, dan Gumukmojo.
Pembentukan panitia dilakukan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan proses pengisian anggota BPD periode mendatang yang akan berlangsung selama delapan tahun, mulai 2027 hingga 2035.
Ketua BPD Wonokerto, H. Sholeh Arifin, menegaskan bahwa panitia harus bekerja secara independen, netral, dan akuntabel. Ia juga meminta agar keterwakilan seluruh dusun serta kuota perempuan benar-benar diperhatikan dalam proses pengisian anggota BPD.
“Masa bakti BPD periode mendatang akan berlangsung selama delapan tahun, yakni 2027 hingga 2035. Oleh karena itu, panitia yang ditetapkan hari ini harus bekerja secara independen, netral, dan memastikan keterwakilan seluruh dusun serta kuota perempuan terpenuhi,” tegasnya.
Kepala Desa Wonokerto, Termidi Kuswanto, menyatakan Pemdes siap memfasilitasi kebutuhan administrasi dan dukungan anggaran untuk menunjang seluruh tahapan pengisian anggota BPD. Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dengan tidak melibatkan kepala desa maupun anggota BPD aktif dalam struktur kepanitiaan.
Sementara itu, Camat Bantur, Bayu Jatmiko, S.T.P., mengingatkan agar panitia menjalankan tugas sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Malang. Pedoman tersebut harus diterapkan mulai dari sosialisasi, pendaftaran, hingga proses pemilihan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sangat diperlukan agar proses pengisian anggota BPD berjalan kondusif serta menghasilkan wakil masyarakat yang berintegritas dan mampu memperjuangkan aspirasi warga.
Dalam musyawarah tersebut, peserta membahas usulan nama calon panitia dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat masing-masing dusun. Melalui mekanisme musyawarah mufakat, forum akhirnya menyepakati Prijo Winarko, S.Pd., sebagai Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Wonokerto Masa Bakti 2027–2035.
Pembentukan panitia ini menjadi tahapan awal sebelum memasuki proses pengisian anggota BPD. Selanjutnya, panitia diharapkan segera mempersiapkan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan transparansi, netralitas, dan partisipasi masyarakat.
Dengan masa jabatan delapan tahun, proses pengisian BPD Wonokerto menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mendapatkan wakil yang benar-benar mampu menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi warga serta menjalankan fungsi BPD sesuai kewenangannya. (RZ)







