KONTRAS INDEPENDENT MEDIA RESTORASI DAN INFORMASI PUBLIS
PASAMAN BARAT, Perwakilan Masyarakat Adat dan Anak Nagari Anam Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengeluarkan pernyataan sikap resmi dan peringatan tegas terhadap aktivitas PT. Perkebunan Anak Negeri (PT. PAN) Kinali. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas dugaan penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum yang dinilai sepihak dan mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat.
Tanah ulayat seluas ribuan hektare yang berada di Wilayah Adat Anam Koto merupakan sumber penghidupan turun-temurun, warisan leluhur, sekaligus marwah bagi masyarakat setempat. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah menunjukkan iktikad baik dan kesabaran, namun pihak perusahaan dinilai tidak menunjukkan komitmen yang adil dalam penyelesaian hak-hak ulayat kaum.
Dalam pernyataan sikapnya, perwakilan pemangku adat, ninik mamak, dan tokoh masyarakat Nagari Anam Koto Selatan menyampaikan beberapa tuntutan mendesak kepada pihak manajemen PT. PAN Kinali serta instansi pemerintah terkait:
- Penghentian Aktivitas Sepihak: Mendesak PT. PAN Kinali untuk menghormati batas-batas wilayah adat dan menghentikan segala bentuk aktivitas operasional di atas tanah ulayat yang belum jelas status hukum maupun kesepakatan adatnya dengan kaum yang berhak.
- Audit dan Evaluasi Legalitas (HGU): Meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PAN Kinali yang bersinggungan langsung dengan tanah ulayat masyarakat.
- Penyelesaian Sengketa secara Bermartabat: Menuntut manajemen PT. PAN Kinali untuk duduk bersama pemangku adat guna membuka ruang dialog terbuka guna menyelesaikan persoalan ini secara adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan anak nagari.
“Tanah ulayat ini bukan sekadar hamparan lahan, melainkan harga diri dan masa depan anak cucu kami. Kami tidak akan tinggal diam ketika hak-hak ulayat kami dirampas atas nama investasi tanpa keadilan sosial,” ujar salah seorang perwakilan tokoh adat Anam Koto Selatan.
Masyarakat adat Anam Koto Selatan mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta insan pers untuk mengawal persoalan ini secara objektif. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan oleh pihak perusahaan dalam waktu dekat, masyarakat berencana akan mengambil langkah-langkah konstitusional dan aksi damai lanjutan yang lebih besar guna mempertahankan hak ulayat mereka.
Publisher : Jordi Saputra







