Harga Pertamax Naik Picu Kelangkaan Pertalite, Ketua DPC SAPMA PP Pasaman Minta Pemerintah Bertindak

Spread the love

KONTRAS INDEPENDENT MEDIA RESTORASI DAN INFORMASI PUBLIS

www.kontrasindeendent.com PASAMAN – Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax kembali menjadi sorotan tajam di daerah. Ketua DPC SAPMA (Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa) Pemuda Pancasila Kabupaten Pasaman, Yakup Hasibuan, angkat bicara mengenai dampak domino yang dirasakan masyarakat di wilayahnya akibat fenomena tersebut.

Yakup menyoroti terjadinya “migrasi” konsumen dari pengguna Pertamax ke Pertalite pasca kenaikan harga. Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite melonjak tajam, yang berujung pada sulitnya masyarakat mendapatkan akses BBM tersebut di berbagai SPBU di wilayah Pasaman.

“Kenaikan harga Pertamax ini memberikan tekanan ganda bagi masyarakat. Saat daya beli tergerus, mereka terpaksa beralih ke Pertalite. Namun sayangnya, kondisi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan stok yang memadai. Akibatnya, masyarakat kita di Pasaman harus berjuang keras dan antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM,” ujar Yakup dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Yakup menegaskan bahwa kelangkaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat BBM merupakan komponen vital bagi mobilitas ekonomi masyarakat kecil, mulai dari pelaku UMKM hingga transportasi umum. Ia khawatir, jika suplai terus terbatas, akan terjadi inflasi harga barang pokok akibat terhambatnya distribusi logistik.

“Kami dari SAPMA PP Pasaman mendesak Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk segera mengevaluasi kuota distribusi BBM bersubsidi di Pasaman. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan ekonomi justru semakin terbebani karena akses energi yang sulit didapat,” tegasnya.

Selain menuntut penambahan suplai, Yakup juga meminta pihak berwenang di Pasaman untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Ia berharap tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan ini untuk melakukan penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

“Kami akan terus memantau situasi ini. Jika tidak ada perbaikan distribusi dalam waktu dekat, kami siap mengawal aspirasi masyarakat agar hak-hak mereka terkait akses energi yang terjangkau tetap terpenuhi,” tutup Yakup.

Publisher : Jodi Saputra

Realis : Jodi Saputra l

Author: admin KoiN