Kontras Independent Media Sarana Restorasi dan Informasi publik
Ket foto : Zuham Ahmad Mubarrok Anggota Dewan Komisi Iv Kab. Malang tetap perjuangkan nasib Guru.
MALANG – Menanggapi keluhan sejumlah guru honorer dan swasta terkait insentif serta nasib kepegawaian, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Fraksi PDI Perjuangan Zulham Akhmad Mubarrok memaparkan rincian alokasi dan tantangan sektor pendidikan di Kabupaten Malang, Selasa (4/8/2026).
Zulham menjelaskan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, alokasi sektor pendidikan mencapai Rp1,549 triliun, angka ini sudah melampaui ketentuan minimal 20 persen dari total anggaran daerah. Rincian penggunaannya adalah.
1- Sebesar Rp1,2 triliun untuk belanja rutin, meliputi gaji dan tunjangan guru PNS.
2- Rp1,6 miliar untuk BOS SMP dan bantuan sosial guru.
3- Rp1,69 miliar untuk BOS SD;
4- Rp64,2 miliar untuk PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
5- Rp2 miliar untuk kegiatan teknis pendidikan.
“Anggaran ini sudah sangat rinci dan memenuhi syarat ketentuan, tinggal bagaimana pengelolaannya agar dapat menjangkau seluruh kebutuhan pendidikan,” ujar Zulham.
Namun besarnya anggaran belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil. Kabupaten Malang masih menghadapi kekurangan guru yang signifikan.
SD, Kekurangan 1.664 guru, sementara guru ASN berjumlah 7.509 orang.
SMP, Kekurangan 1.885 guru, sementara guru ASN berjumlah 8.674 orang.
Terdapat 5.516 orang PTK serta 2.621 guru swasta dan pendidik tidak tetap yang saat ini menerima bantuan sosial sebesar Rp250 ribu per bulan.
Kendala lain datang dari kebijakan pusat, yakni pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 20 persen untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penurunan alokasi Madrasah Diniyah dari Provinsi Jawa Timur, dari Rp5 miliar pada tahun lalu menjadi hanya Rp1,5 miliar tahun ini.
“Perhatian daerah sudah cukup besar, namun pemangkasan ini membuat kami harus berupaya keras menyeimbangkannya,” tambahnya.
Menyikapi nasib ribuan guru honorer yang belum terdata di Dapodik akibat pembatasan input data pada periode 2022–2024, Zulham menyampaikan kabar optimis.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan Kementerian Dikdasmen. Masih ada peluang pemutihan data, insyaallah Kementerian masih memberikan lampu hijau agar guru-guru kita ini bisa masuk ke sistem Dapodik,” pungkasnya.
Publisher : Utsman Pimpinan Liputan Nasional Kontras tv dan online.
