KONTRAS INDEPENDENT MEDIA RESTORASI DAN INFORMASI PUBLIS
PASAMAN — Proyek infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Kec. Tigo Nagari menuai sorotan tajam. Proyek senilai miliaran rupiah yang dikerjakan oleh CV. Betta Bina Cipta Corporation ini diduga sarat penyimpangan, mulai dari penggunaan material ilegal hingga pengerjaan yang amburadul dan tak kunjung rampung.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tersebut memiliki nilai kontrak yang cukup fantastis, yakni Rp2.509.212.276,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah). Pekerjaan ini didasarkan pada Nomor Kontrak 4.41/PPSDA-SDABK/APBD/VIII-2026 tertanggal 24 Agustus 2026, dengan pengawasan teknis yang dipercayakan kepada CV. Autentik Cipta Engineering.
Proyek yang berlokasi di Belakang Pasar Modern, dekat Pasar Padang Ganting, Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman ini dikeluhkan warga sekitar. Pasalnya, kondisi fisik di lapangan dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan mengalami keterlambatan yang signifikan hingga berbulan-bulan belum juga selesai.
Selain persoalan lambannya progres pembangunan, dugaan kuat mengarah pada penggunaan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis alias material ilegal. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat bahwa bangunan infrastruktur tersebut tidak akan bertahan lama dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Provinsi Sumatera Barat selaku instansi penanggung jawab kegiatan dinilai bersikap pasif dan terkesan tutup mata atas berbagai persoalan di lapangan.
Saat awak media berupaya melakukan konfirmasi dan meminta klarifikasi terkait lambannya progres serta dugaan penggunaan material ilegal tersebut, pihak Dinas SDA-BK Provinsi Sumatera Barat sama sekali tidak memberikan respons. Panggilan telepon melalui aplikasi WhatsApp yang dilayangkan kepada pejabat berwenang tidak diangkat, menunjukkan sikap tertutup dan enggan bertanggung jawab atas pengawasan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Masyarakat dan berbagai elemen pemerhati kebijakan publik di Sumatera Barat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam terhadap proyek ini guna mengusut tuntas dugaan persekongkolan jahat (kongkalikong) antara pihak dinas dan rekanan pelaksana.
Publisher : Medri Chaniago







