KontraS Independent Media Sarana Restorasi Dan Informasi Publik
www.kontrasindependent.com – DAMPIT 09/08/2022 – KABUPATEN MALANG – JAWA TIMUR
KoiN PASBAR – Untuk menindak lanjuti Pengaduan & Laporan masyarakat ke Kementerian Hukum & HAM di Jakarta terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap petani Kebun kelapa sawit di Jorong Pigogah Pati Bubur,Perwakilan Kementerian Hukum & HAM Provinsi Sumatra Barat, turun secara langsung untuk mengunjungi Masyarakat Kampung Pigogah Jorong Tigo Pati Bubur Nagari Air Bangis. Ratusan warga Masyarakat Jorong Tigo Kampung Pigogah Pati Bubur menunggu datangnya rombongan Tim Kanwil Kementerian Hukum & HAM RI, di kampung Pigogah pati bubur Nagari Air Bangis, Senin (08/08/22).
Melizar Datuk Rajo Sampono SH Anggota DPRD kabupaten Pasaman barat provinsi Sumatera barat mengungkapkan bahwa, “Dikampung Pigogah Pati Bubur Ini, Ia sebagai Ninik Mamak yang tahu tentang sejarah masyarakat yang ada di sini. Walaupun dia pendatang, tapi masyarakat di jorong tigo pati bubur ini, semua sudah memiliki KTP Nagari Air bangis & sudah menjadi warga disini. Mereka sudah puluhan tahun bertani disini dan juga kebun plasma kelapa sawit masyarakat juga sudah punya ijin yang di tanda tangani oleh Bupati, Pasaman Barat di waktu Bpk Baharuddin yang masih menjabat sebagai Bupati. Kurang Apa lagi sebagai bukti legalitas nya?. Sekarang masyarakat yang disalahkan, bahwa Kebun plasma terletak di dalam Kawasan HP Hutan produksi HL? Dan kenapa itu keluar ijin nya? Anehnya Kok masyarakat yang disalahkan juga ada yang ditangkap & dipenjarakan?”, Terangnya.
Dewi dari Tim Perwakilan Kanwil kementerian Hukum & HAM RI Provinsi Sumatera Barat di Padang, saat ini turun secara langsung bersama tim KUMHAM ke Jorong Tigo Pati Bubur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Bersama dengan Aliya Sabana Kepala Divisi Bidang Pemasyarakatan,Kanwil kementerian Hukum & HAM Provinsi Sumatera Barat untuk menindak lanjuti Laporan masyarakat jorong tigo pati bubur Nagari air bangis yang dilaporkan kepada Kementrian Hukum & HAM RI di Jakarta.(Burhan Sikumbang)
Publisher : Riyan Fandi
