KONTRAS INDEPENDENT MEDIA RESTORASI DAN INFORMASI PUBLIS
PASAMAN– Sejumlah elemen masyarakat mendesak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumatera Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap salah satu proyek konstruksi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Desakan ini muncul menyusul dugaan pengerjaan proyek yang dinilai amburadul, penggunaan material ilegal, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Berdasarkan data kontrak yang dihimpun, proyek dengan nilai pagu yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp2.509.212.276,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), tersebut dipercayakan pengerjaannya kepada kontraktor pelaksana CV. Betta Bina Cipta Corporation.
Pekerjaan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan nomor 4.41/PPSDA-SDABK/APBD/VIII-2026 tertanggal 24 Agustus 2026, dengan konsultan pengawas dipercayakan kepada CV. Autentik Cipta Engineering.
Perwakilan masyarakat setempat menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan di lapangan. Pasalnya, dengan anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari uang rakyat, kualitas pengerjaan di lapangan justru dinilai jauh dari harapan dan terkesan asal-asalan.
“Sudah sekian bulan berjalan sejak kontrak ditandatangani pada Agustus lalu, namun progres di lapangan sangat lamban dan hasilnya terkesan amburadul. Lebih parah lagi, kami menduga kuat adanya penggunaan material ilegal dari galian yang tidak berizin untuk menekan biaya produksi,” ujar salah seorang perwakilan masyarakat, Minggu (15/11/2026).
Masyarakat menilai, dugaan penggunaan material ilegal tersebut tidak hanya melanggar aturan pertambangan dan lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi menurunkan mutu serta ketahanan konstruksi bangunan dalam jangka panjang.
Selain menyoroti kinerja kontraktor pelaksana, warga juga mempertanyakan peran CV. Autentik Cipta Engineering selaku konsultan pengawas yang seharusnya memastikan setiap tahapan pekerjaan dan material yang digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis.
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Kepala Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk turun langsung meninjau lokasi proyek, memberikan teguran keras, hingga menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran kontrak maupun penggunaan material tak berizin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, CV. Betta Bina Cipta Corporation, maupun CV. Autentik Cipta Engineering masih dalam upaya konfirmasi terkait tudingan dan progres terkini penyelesaian proyek tersebut.
Publisher : Jordi Saputra







