Kinerja Dinas ESDM Sumbar Dipertanyakan, Fatkhur Rohman, S.H. Desak Audit Total Pasokan Material Batang Saman!
KONTRAS INDEPENDENT MEDIA SARANA RESTORASI DAN INFORMASI PUBLIK
www.kontras Independent.com.Selasa 10/11/2026
.
KONTRAS INDEPENDENT PASAMAN BARAT — Dugaan aktivitas pengerukan batu gajah ilegal di aliran Sungai Batang Lango, Kampuang Sawah Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat kian memanas. Persoalan yang telah memicu keresahan meluas di tengah masyarakat ini akhirnya mendapat perhatian serius dari tokoh hukum nasional.
Pemimpin Umum sekaligus Advokat senior, Fatkhur Rohman, S.H., secara tegas ikut angkat bicara dan memberikan atensi khusus terhadap carut-marut penambangan yang diduga tanpa izin tersebut. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan kuat mengenai dampak kerusakan lingkungan di ruang hidup masyarakat sekitar.
Fatkhur Rohman, S.H., menginstruksikan langsung kepada seluruh jajaran tim jurnalis Media Kontras Independent, khususnya Regional Sumatera Barat, untuk mengawal kasus ini. Beliau menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial untuk menyingkap tabir gelap yang merugikan daerah.
Menurut Pemimpin Umum media ini, investigasi lapangan tidak boleh berhenti pada permukaan saja atau sekadar menjadi pemberitaan musiman. Tim Media Kontras Independent Regional Sumbar diminta bergerak progresif mengumpulkan fakta-fakta hukum guna mengungkap siapa aktor intelektual di balik eksploitasi sungai tersebut.
Pernyataan ini sengaja disuarakan demi merespons keluhan warga Kajai Selatan yang merasa hak-hak ekologisnya terancam. Aliran Sungai Batang Lango yang seharusnya menjadi pelindung ekosistem justru dikeruk secara terbuka tanpa memedulikan dampak bencana jangka panjang.
Advokat senior tersebut juga menyoroti ke mana saja aliran material dan penggunaan anggaran daerah dalam proyek infrastruktur milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Tebing Batang Saman yang didanai oleh uang negara senilai total Rp6,8 miliar itu kini menjadi pusat perhatian.
Secara hukum, Fatkhur Rohman, S.H. menegaskan bahwa penggunaan material dari tambang ilegal untuk proyek yang didanai oleh uang negara adalah kejanggalan yang sangat nyata. Dana Rp6,8 miliar dari APBD tersebut seharusnya mengalir secara bersih ke seluruh aspek pengerjaan fisik proyek, termasuk pembelian material yang legal.
Lebih lanjut, praktisi hukum ini memperingatkan para oknum pekerja lapangan, operator alat berat, hingga sopir armada pengangkut batu gajah tersebut mengenai jeratan pidana yang mengintai mereka. Berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba), setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Tidak hanya pelaku pengerukan, para oknum yang terlibat mengangkut, menampung, atau membeli material hasil tambang ilegal tersebut juga diancam hukuman yang sama beratnya. Sesuai Pasal 161 UU Minerba, siapa saja yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, atau penjualan mineral/batuan yang tidak berasal dari pemegang izin resmi, terancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miIiar.
Pihaknya menyoroti fungsi pengawasan instansi pemerintahan, baik di tingkat Kabupaten Pasaman Barat maupun Provinsi Sumatera Barat, yang belum berjalan optimal di lapangan. Kejelasan mengenai peruntukan dana Rp6,8 miliar tersebut dinilai krusial untuk dibuka, agar publik tahu apakah anggaran itu justru mengalir untuk membeli material dari aktivitas ilegal.
Sorotan tersebut secara khusus ditujukan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Sumatera Barat serta Dinas ESDM Sumatera Barat. Kedua instansi ini diminta untuk segera melakukan kroscek lapangan guna memastikan keabsahan rantai pasok material pada proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Tim jurnalis Media Kontras Independent pun diminta tidak ragu untuk mengejar klarifikasi resmi dari para pejabat berwenang di dinas-dinas tersebut. Keterbukaan informasi publik mengenai rincian dokumen kontrak dan penggunaan dana Rp6,8 miliar itu wajib dibuka secara transparan kepada masyarakat luas.
Selain instansi pemerintahan, aparat penegak hukum (APH) setempat, khususnya Kepolisian Resor Pasaman Barat, didesak untuk segera mengambil tindakan represif. Penertiban terhadap armada angkutan dan aktivitas alat berat di lokasi dinilai menjadi wewenang penuh kepolisian untuk menegakkan hukum positif.
Langkah cepat dari APH dan dinas pengawas sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepastian hukum dan transparansi anggaran negara. Penegakan hukum atas dugaan tindak pidana illegal mining berdasarkan regulasi minerba terbaru harus dibuktikan lewat langkah nyata yang akuntabel.
Menutup pernyataannya, Fatkhur Rohman, S.H. kembali mengingatkan bahwa anggaran negara yang bernilai miliaran rupiah tidak boleh dicemari oleh praktik penambangan ilegal. Pengungkapan ke mana saja larinya material dan dana Rp6,8 miIiar tersebut menjadi ujian penting bagi komitmen Pemprov Sumbar dan kelugasan penegak hukum dalam menyapu bersih mafia tambang di Ranah Minang. Informasi dan perkembangan lebih lanjut mengenai investigasi kasus ini dapat diakses secara berkala melalui laman resmi
Publisher : Redaksi
