www.kontrasIndependent.com

MENGUAK DUGAAN MAFIA KASUS HUKUM: KETIKA KEADILAN DIPERTARUHKAN, HUKUM TAK BOLEH MENJADI ALAT KEKUASAAN

MALANG – Penegakan hukum di Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan serius berupa dugaan praktik mafia kasus. Fenomena ini menjadi perhatian publik karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum serta mengancam prinsip keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum.

Dugaan praktik mafia kasus merupakan persoalan serius apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, permainan perkara, intervensi terhadap proses hukum, hingga upaya memengaruhi penanganan suatu perkara demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, ketika proses hukum diduga dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan.

PENTINGNYA PENGAWASAN TERHADAP PROSES HUKUM

Praktik mafia kasus dapat terjadi dalam berbagai tahapan penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Namun, setiap dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum yang sah, bukan hanya berdasarkan asumsi maupun opini.

Transparansi menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Setiap aparat penegak hukum wajib menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal maupun eksternal juga perlu diperkuat agar tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang mencoba memperjualbelikan keadilan.

PANDANGAN RAKKA: HUKUM JANGAN SAMPAI KALAH OLEH KEPENTINGAN

Rakka, selaku jurnalis dan pengamat hukum muda, menyampaikan pandangannya bahwa dugaan mafia kasus merupakan ancaman serius terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia.

Menurutnya, hukum seharusnya menjadi instrumen untuk mencari kebenaran dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan menjadi alat untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.

“Jangan sampai hukum hanya terlihat tajam kepada masyarakat kecil, tetapi justru tumpul ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, jabatan, maupun kekuatan finansial. Jika terdapat dugaan permainan perkara, maka harus dibuka secara terang melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Rakka.

Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara objektif, tanpa melihat latar belakang, jabatan, maupun kedudukan seseorang.

“Persoalan mafia kasus bukan sekadar persoalan satu perkara. Ini menyangkut martabat lembaga penegak hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Jangan biarkan pencari keadilan justru merasa menjadi korban dari proses yang seharusnya melindungi hak-hak mereka,” tambahnya.

PERS ADALAH BAGIAN DARI KONTROL SOSIAL

Rakka juga menilai bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal transparansi penegakan hukum. Jurnalis harus berani melakukan kontrol sosial, menggali informasi, meminta klarifikasi, serta menyampaikan fakta kepada masyarakat secara berimbang.

Namun, keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik harus tetap disertai tanggung jawab profesional, verifikasi informasi, konfirmasi kepada pihak terkait, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, kritik terhadap penegakan hukum bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi negara. Sebaliknya, kritik yang berdasarkan fakta merupakan bagian dari upaya mendorong perbaikan sistem hukum.

NEGARA HARUS HADIR MELINDUNGI PENCARI KEADILAN

Pemerintah dan seluruh lembaga penegak hukum diharapkan memperkuat pengawasan, menindaklanjuti setiap laporan dugaan penyimpangan, serta memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan secara terbuka dan akuntabel sesuai batas-batas hukum.

Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, pemberantasan mafia kasus tidak cukup hanya melalui slogan atau pernyataan tegas. Dibutuhkan keberanian, integritas, pengawasan, dan tindakan nyata.

Sebab, keadilan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum tidak boleh tunduk kepada uang, jabatan, ataupun kekuasaan.

KETIKA KEADILAN DIPERMAINkan, YANG DIPERTARUHKAN BUKAN HANYA NASIB SESEORANG, MELAINKAN KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP NEGARA.