Kontras Independent Media Sarana Restorasi dan Informasi Publik
Ket Foto: Menko Kumham Imipas, Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Ph.D.
www.kontrasindependent.com – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membeberkan alasan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dikaitkan dengan pasal makar.
Yusril mengakui, pada hari pertama penahanan para tersangka, penyidik Bareskrim Polri baru mengenakan pasal pidana terkait penyadapan dan intersepsi siber.
Namun, konstruksi perkara berkembang setelah tim penyidik bekerja maraton memeriksa saksi dan tersangka hingga malam hari untuk menghimpun kecukupan alat bukti.
“Penyelidikan ini terus berkembang. Malam itu juga saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan, dan keesokan harinya baru kami bisa memastikan ada indikasi tindak pidana makar yang sesuai dengan Pasal 191, 192, 193,” ujar Yusril.
Yusril menegaskan, perubahan konstruksi pasal tersebut bukan karena inkonsistensi pernyataan, melainkan karena proses hukum yang dinamis.
“Jadi bukan berarti saya hari pertama bilang tidak ada makar, hari kedua tiba-tiba ada makar. Tidak begitu maksud saya. Kami ini bicara hukum, hukum itu harus tegas, di mana batasnya,” tegasnya.
Menurut Yusril, penetapan dugaan pasal makar tidak dapat dilakukan secara serampangan atau sekadar mengikuti desakan opini yang berkembang di media sosial.
Ia menyebut, kepolisian bertindak ekstra hati-hati dalam melengkapi minimal dua alat bukti permulaan agar penetapan tersangka tidak mudah digugurkan melalui gugatan praperadilan.
Hingga saat ini, proses penyidikan kasus dugaan intersepsi terhadap kepala negara tersebut masih terus berjalan intensif di Bareskrim Polri, dengan melibatkan pemeriksaan saksi serta saksi ahli.(Red)
Publisher: Tim Redaksi Utsman
