Dugaan Pelanggaran Proyek PDAM di Nagari Malampah: Gunakan Batu Sungai Tanpa Izin dan Minim Transparansi

Spread the love

KONTRAS INDEPENDENT MEDIA RESTORASI DAN INFORMASI PUBLIS

PASAMAN — Proyek pembangunan sarana air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (PDAM) di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, proyek yang seharusnya menjadi solusi atas kebutuhan air bersih warga ini diduga bermasalah sejak tahap awal pengerjaannya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, material batu yang digunakan untuk fondasi dan struktur proyek diduga diambil langsung dari aliran sungai sekitar tanpa mengantongi izin resmi atau rekomendasi dari instansi berwenang. Praktik penambangan material galian golongan C secara ilegal ini dikhawatirkan dapat merusak ekosistem sungai serta memicu abrasi di sekitar lokasi.

Selain persoalan material, proyek tersebut juga dinilai mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik. Di lokasi kegiatan, sama sekali tidak ditemukan adanya papan nama proyek (plang informasi) yang memuat rincian penting, seperti nama perusahaan kontraktor, nilai anggaran, sumber dana, hingga durasi pengerjaan.

Ketiadaan papan informasi ini memicu tanda tanya besar dari warga setempat terkait legalitas serta transparansi pengelolaan anggaran negara. Salah seorang tokoh masyarakat Nagari Malampah yang enggan disebutkan namanya menyayangkan sikap pelaksana proyek yang terkesan tertutup.

“Kami mendukung adanya pembangunan air bersih untuk warga, tetapi bukan berarti aturan dilanggar. Ambil batu dari sungai sembarangan bisa merusak lingkungan, dan kalau tidak ada papan proyek, masyarakat jadi tidak tahu ini proyek dari instansi mana dan berapa besar anggarannya,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak rekanan pelaksana maupun instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi mengenai dugaan penggunaan material ilegal dan ketiadaan papan informasi tersebut.

Masyarakat Nagari Malampah mendesak aparat penegak hukum (APH) serta dinas terkait segera turun tangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna menindak tegas pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan aturan hukum dan kelestarian lingkungan.

Publisher : Jodi Saputra

Author: yakup Sumbar