KONTRAS INDEPENDENT MEDIA SARANA RESTORASI DAN INFORMASI PUBLIK
www.kontrasindependent.com
KONTRAS INDEPENDENT KUPANG – Kasus dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial JVM kini menjadi sorotan tajam publik. JVM, yang merupakan mantan Kepala Puskesmas (Kapus) Camplong di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, diduga kuat memanipulasi dokumen tersebut demi meraup keuntungan pribadi berupa tunjangan anak Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aksi manipulasi data keuangan yang bersumber dari anggaran negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, secara otomatis memicu pertanyaan besar. Publik mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan administrasi kepegawaian yang dilakukan oleh pucuk pimpinan instansi tersebut.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan demi keterbukaan informasi publik, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang justru terkesan menghindar saat dikonfirmasi oleh awak media. Pimpinan institusi kesehatan itu malah mengarahkan wartawan untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas (Sekdis). Sikap defensif ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidakpedulian serta upaya “lepas tangan” terhadap pelanggaran serius di internalnya.
Mengingat tindakan manipulasi data untuk mendapatkan tunjangan keuangan negara berpotensi menimbulkan kerugian negara, persoalan ini tidak lagi bisa dianggap sebagai kelalaian administrasi biasa.
Menanggapi polemik tersebut, Praktisi Hukum dan Advokat, Rowyto Maudohi, S.H., menegaskan bahwa Kepala Dinas selaku pimpinan penuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memegang tanggung jawab mutlak secara hukum dan struktural. Ia wajib memastikan seluruh proses administrasi dan pengawasan internal berjalan bersih tanpa pembiaran.
“Kadis selaku pimpinan tertinggi di OPD tersebut memegang tanggung jawab penuh. Jika pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum pidana dan potensi kerugian negara ini terus berlanjut tanpa adanya tindakan konkret, maka ada konsekuensi hukum pidana yang membayangi pimpinan OPD itu sendiri. Publik berhak mendapatkan transparansi penuh atas proses verifikasi dokumen yang terindikasi palsu ini,” tegas Rowyto Maudohi, S.H. saat dimintai pandangan hukumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan substantif maupun langkah konkret dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang terkait sanksi ataupun pemeriksaan internal. Kasus ini diharapkan segera mendapat perhatian serius dan atensi khusus dari Penjabat Bupati Kupang, Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM), serta Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang untuk segera mengusut tuntas indikasi pelanggaran disiplin berat maupun pidananya. (Red)
Publisher Viviansyah putri Ramadhani
