www.KontrasIndependent.com
Malang,Kamis-7-Mei-2026 — Gelombang pengunduran diri puluhan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, beberapa tahun lalu, kini kembali menjadi sorotan. Peristiwa yang sempat dianggap sebagai dinamika internal itu dinilai menyimpan persoalan yang lebih dalam: indikasi masalah tata kelola dan transparansi anggaran desa.
Seiring meningkatnya perhatian publik, sejumlah elemen masyarakat mulai mendorong audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa pesisir tersebut.
Sekitar tahun 2020, tidak kurang dari 30 anggota Linmas Tumpakrejo mengundurkan diri secara serentak. Dalam dokumen pengunduran diri, mereka menyinggung adanya ketidaksesuaian antara janji dan realisasi.
Sejumlah sumber di lapangan menyebutkan, salah satu pemicu adalah ketimpangan insentif yang dinilai tidak proporsional.
“Perbedaannya cukup jauh. Ini yang menimbulkan kekecewaan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Bagi pengamat tata kelola desa, pengunduran diri massal aparat non-struktural seperti Linmas bukan peristiwa biasa. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut kerap menjadi indikator awal lemahnya manajemen internal dan komunikasi kebijakan.
Pasca peristiwa tersebut, isu yang berkembang tidak lagi sebatas konflik internal. Warga mulai mempertanyakan bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran desa dijalankan.
Desa Tumpakrejo dikenal memiliki potensi ekonomi yang signifikan, mulai dari akses ke kawasan wisata pantai hingga posisi strategis menuju Jalur Lintas Selatan (JLS). Namun, sebagian masyarakat menilai dampak pembangunan belum dirasakan secara merata.
“Potensinya besar, tapi masyarakat ingin melihat hasil yang lebih nyata dan terbuka,” kata sumber lain.
Sejumlah pihak kini menilai perlunya dilakukan penelusuran berbasis data, termasuk membandingkan antara:
- Perencanaan dalam APBDes
- Realisasi anggaran
- Kondisi fisik proyek di lapangan
Dalam kajian awal berbasis praktik umum pengawasan Dana Desa, terdapat beberapa titik rawan yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut:
- Distribusi insentif dan belanja aparatur desa.
- Kesesuaian volume dan kualitas proyek fisik.
- Transparansi dokumen APBDes dan laporan pertanggungjawaban.
- Potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan
- Pengamat menilai, tanpa transparansi yang memadai, potensi penyimpangan baik administratif maupun pidana—akan sulit terdeteksi sejak dini.
- Mencuatnya berbagai indikasi ini mendorong sejumlah elemen masyarakat untuk meminta audit independen maupun pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah:
- Persoalan yang terjadi hanya sebatas maladministrasi, atau
- Sudah mengarah pada dugaan penyalahgunaan kewenangan
- “Audit adalah langkah paling objektif untuk menjawab semua spekulasi. Data akan bicara,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
- Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Tumpakrejo belum memberikan keterangan resmi terkait isu yang berkembang, termasuk mengenai transparansi anggaran dan peristiwa pengunduran diri Linmas.
- Upaya konfirmasi terus dilakukan guna memenuhi prinsip cover both sides dalam pemberitaan.
- Penting untuk ditegaskan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang menetapkan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan Dana Desa di Tumpakrejo.
- Namun, rangkaian peristiwa dan indikasi yang muncul dinilai cukup untuk menjadi dasar pendalaman lebih lanjut secara serius dan terukur.
- Kasus Tumpakrejo menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama kepercayaan publik.
- Jika tidak dikelola secara terbuka, potensi konflik sosial dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas. Sebaliknya, jika ditangani secara transparan dan profesional, persoalan ini justru bisa menjadi momentum pembenahan tata kelola desa ke arah yang lebih baik.(U)
Publisher : Ubaidillah (U)
Pemimpin Redaksi : Fatkur Rohman,S,H.
