Unjuk Rasa Tolak Perpanjangan Izin PT. PLS Pemanfaatan Kayu Wilayah Regiater 6 di Tapsel Sumatera Utara.

KontraS Independent Media Sarana Restorasi dan Media Sarana Informasi Publik.

www.kontrasindependent.com – 15 Februari 2022 – TAPANULI SELATAN – Ratusan massa di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara, Selasa 15 Pebruari 2022 melakukan aksi unjukrasa penolakan perpanjangan pengelolaan dan pemanfaatan hutan register 6 di Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. 

Foto Gambar By Tim KoiN Sumatera Utara.

Massa menilai, pengelolaan hutan yang diberikan kepada PT Panei Lika Sejahtera selama ini, tidak memberikan manfaat untuk masyarakat.

Massa yang dari Parsadaan Rim Ni Tahi Haruaya Mardomu Bulung Tapanuli Selatan, melakukan unjuk rasa di Pekan Palang Desa Gunung Baringin Kecamatan Angkola Selatan. 

Dalam orasinya, Ahmad Kaslan Dalimunthe Ketua Parsadaan Rim Ni Tahi Haruaya Mardomu Bulung Tapanuli Selatan menyampaikan, 

selama ini pihaknya sebagai pemilik tanah ulayat, membiarkan dan tidak mengganggu operasional PT Panei Lika Sejahtera.

“Namun ini saatnya, kami sebagai pemilik lahan yang sah sesuai Keputusan Pengadilan Tinggi yang sudah inkrah,

Foto Gambar Unjuk Rasa di lokasi Tapsel Sumut.

 memohon kepada pemerintah agar ijin PT Panei Lika Sejahtera jangan diperpanjang lagi”  ujar Ahmad Kaslan Dalimunthe.

Menurut Kaslan, selama 20 tahun PT. Panei Lika Sejahtera beroperasi, telah melakukan berbagai kecurangan, sehingga tidak ada kontribusinya untuk kemakmuran masyarakat.

“Titik koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan diduga tidak sama dengan ijin yang diberikan, sehingga diduga kuat terjadi pembalakan hutan seluas 20 hektar lebih”  Ahmad Kaslan Dalimunthe.

Sesuai Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 501/62.A/ 2002 Tanggal 14 Pebruari 2002, Tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Seluas 15.500 Ha diberikan Kepada PT Panei Lika Sejahtera, di Kawasan Register 6 Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Angkola Selatan dan Kecamatan Sayur Matinggi, dan telah berakhir tanggal 14 Pebruari 2022 kemarin.

Menanggapi permintaan warga, Hamdi Pulungan S. Sos Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tapanuli Selatan yang ikut ke lokasi unjuk rasa, menyahuti akan menyampakan tuntutan massa ke Pemerintah Pusat, karena pemberian ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), tidak berada di pemerintahan kabupaten.

Massa akhirnya membubarkan diri setelah hampir satu jam melakukan aksi unjuk rasa. (BR).

Publiser : Mila / Munir

Media Sarana Restorasi & Informasi Publik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *