Kontras Independent Surabaya – Kami Pemantau keuangan negara -PKN ,Sudah melaporkan Dinas Pendidikan provinsi jawa timur ke kejaksaan Tinggi Jawa timur di Surabaya pada tanggal 7 April 2021 karena ada dugaan korupsi dengan Modus Mark Up sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp568.335.877,97; demikian di sampaikan Patar Sihotang SH MH ketua Umum PKN .
Patar menjelaskan bahwa bermula dari laporan dari masyarakat dan Berdasarkan hasil laporan dari BPK
Bahwa Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tmur memperoleh alokasi pengadaan yang terkait dengan Belanja Modal Alat-Alat Bengkel adalah Pekerjaan Pengadaan Alat Bengkel UPT PPK senilai Rp15.003.017.900,00. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan tersebut dilakukanlah tender oleh ULP Provinsi Jawa Timur yang di menangkan
CV. HAR PUT SEN.
Dan pekerjaan telah dinyatakan selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 028.01/8336/101/3/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan prestasi pekerjaan melalui SP2D Nomor 46791 tanggal 30 Desember 2019 senilai Rp15.003.017.900,00.
Bahwa berdasarkan hasil analisis atas dokumen pelaksanaan kontrak berupa kontrak dan kelengkapannya, spesifikasi teknis, HPS dan pendukungnya, wawancara dengan PPK dan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yang dilakukan bersama PPK/PPTK, Inspektorat, dan penyedia jasa, diketahui bahwa keseluruhan barang tersebut telah diterima dan disalurkan kepada UPT PPK sesuai jumlah dalam kontrak.
Patar Juga menjelaskan Bahwa pada saat pelaksanaan pengadaan pada Tahun 2019, selaku PPK Pekerjaan Pengadaan Alat Bengkel UPT PPK adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK. Hasil wawancara dengan PPK tanggal 5 Mei 2020 di kantor BPPKAD Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa HPS disusun oleh PPK dengan dibantu tim teknis. Metode yang digunakan untuk penyusunan HPS adalah dengan cara meminta penawaran harga dari tiga penyedia berbeda.
Penetapan harga untuk
masing-masing jenis barang diperoleh dari tiga sumber (misal tata boga tiga sumber, alat bengkel tiga sumber), yang kemudian dirata-rata dan ditambah 15% keuntungan dan overhead, dan pajak, sehingga didapatkan angka pada HPS. Kertas kerja penyusunan HPS berupa file microsoft excel.
Bahwa penawaran harga berasal dari tiga perusahaan, yaitu PT EDN, Toko SM, dan CV GU. Hasil pemeriksaan melalui internet, diketahui bahwa ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran harga bukan sebagai pemegang merek atau menjual barang- barang sebagaimana disebutkan dalam rincian penawaran tersebut. Pihak penawar lebih merupakan perusahaan laveransir atau perdagangan umum.
Bahwa dokumen pendukung penyusunan HPS yang diserahkan oleh PPK menunjukkan bahwa PPK menggunakan referensi spesifikasi teknis barang dari pemasok/distributor tunggal, antara lain PT KLS yang merupakan pemegang merek sebagian besar barang sebagaimana ada pada dokumen spesifikasi teknis. Namun demikian, PPK tidak mengambil referensi harga langsung dari pemegang merek tersebut meskipun katalog produk telah tersedia lengkap dengan harga dan dapat dengan mudah diakses siapa saja .
Bahwa hasil pemeriksaan fisik tanggal 8 Mei 2020 ditemukan bahwa hasil pengadaan Alat Bengkel UPT PPK – Peralatan Perhotelan belum dimanfaatkan. Untuk jurusan perhotelan sebenarnya telah mempunyai gedung praktek tersendiri dilengkapi dengan sarana pelatihan seperti kamar serta alat-alat kebutuhan pembersihan dan pelayanan tamu hotel. Namun hingga saat ini gedung dan peralatan perhotelan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pengampu Jurusan Perhotelan pada UPT PPK
Bahwa akibat penyusunan hps yang dilakukan oleh ppk dengan dibantu tim teknis tidak sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan keuangan negara dikarnakan adanya kemahalan harga minimal sebesar Rp 568.335.877,97 demikian ucap Patar pada Konfrenesi pers ya.
Patar sihotang mengharapkan agar Kejaksaan Tinggi dapat memproses Laporan Dugaan Korupsi ini agar sebagai efek jera bagi Pelaku Korupsi lainnya dan sebagai Dorongan Motifasi kepada masyarakat agar mau berperan serta dalam pembrantasan korupsi sesuai amanat UU No 31 Tahun 1999 dan PP 43 Tahun 2018 tentang tata cara Peran serta masyarakat dalam pemberantasan Korupsi dalam menwujudkan pemerintahan yang bersih dalam mencapai masyarakat adil dan Makmur ..Ucap Patar sihotang dalam mengakhiri konfrensi pers ya .
Sumber : Patar Sihotang SH MH ketua Umum PKN
Kontras Independent
Kontras independent
#Berita hari ini #berita Jawa timur #berita kecelakaan #berita kontras regional situbondo # Berita lakalantas #Berita Malang raya # Berita pengamanan #berita Polsek #Berita sumatera utara #Berita Sumatera Utara # Berita Hari ini# Berita No hoak# Berita Hangat# Berita Terkini # Berita Terpercaya # Berita Hari ini# # Berita Sumut #Berita terkini #berita viral #haripersnasional #kontrasindependent #Kontras Independent #Kontras independent #Berita Sumatera Utara #Berita Viral #Berita Hangat #Berita Hari ini #Berita terkini #Berita Polsek #Berita Kriminal #Berita Koin #Berita KontrasTV #Berita Kontras #Kontras independent #Berita Sumatera Utara #Berita Viral #Berita Hangat #Berita Hari ini #Berita terkini #Berita Polsek #Berita Kriminal #Berita Koin #Berita KontrasTV Berita Kontras #Kontrasinsependenr# #kontras regional situbondo #kontras sumatera #kontras tv #pasang Sidimpuan #polrespasangsidimpuan #Senpi#Senjata api Berita hangat Berita hari ini Berita SMPN 02Pagak Berita tangsel Berita terkini HUT RI ke-78 Kontras independent Sumatera Utara
- Ngeri .. !!! Diduga NOBU BANK Menjadi Sarang Judi Online.
- Miris, Siswi SMP Di Pakis Hamil Dua Bulan
- Jelang Hari Jadi Kab Malang ke-1264 Kadishub Ucapkan Selamat & Sukses
- Laskar Sakera dan Madas Support dan Kawal Tausiah Gus Iqdam Kyai Kondang..!!
- Banyak Orang Bilang Calon bupati Malang Pasangan No. Urut 02 Berat Untuk Tumbangkan No. Urut 01
