Pegiat HAM dan Informasi Publik, KONTRAS INDEPENDENT Regional Sumatra “kami Oposisi dalam Pemerintahan baru Hamsuardi Pasaman Barat”.

www.kontrasindependent.com

Minggu,11 Januari 2021

Padang- kontras independent

M.Batubara selaku ketua Kontras Independent regional sumatera kembali melontarkan sikap sebagai oposisi dalam pemerintahan daerah, hal ini disampaikan beliau saat telewicara dengan awak media siang ini 10/01/2021

Setelah menegaskan statemen yang sama kepada pemerintahan Mandailing Natal, hari ini kembali Aktivis HAM kontras independent ini menciutkan hal yang tabu kembali.

Saat media mempertanyakan keseriusan sikap kelembagaannya M.Batubara aktivis yang kerap bertindak sebagai mediator dan fasilitator ini menerangkan, bahwa komitmen kelembagaannya ini sudah disampaikan kepada Drs. Hamsuardi manakala beberapa Minggu setelah pengumuman hasil penghitungan suara pada pilkada 09/01 silam.

Sementara itu Hamsuardi belum dapat dihubungi saat nomor ponselnya dihubungi awak media, Sejauh ini setelah kepastian penetapan hitungan hasil pemungutan suara awal Desember, dengan kemenangan Pasangan Hamsuardi- Risnawanto, di beberapa ploting jejaring sosial menunjukkan sikap Hamsuardi yang tetap hangat dan bersahabat.

Salah satunya pada kolom cerita “saudara motor shourom mobil” yang menontonkan Hamsuardi bersalaman sembari berpelukan dengan seorang warga disebuah warung kopi rakyat.

Disinggung penegasan sikap pegiat HAM KONTRAS INDEPENDENT M.Batubara, mereka akan selalu menyoroti kebijakan kebijakan publik yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat, infrastruktur dan penegakan HAM pada pemerintahan Hamsuardi.

M.Batubara juga pada kesempatan ini mengingatkan pemerintah Pasaman barat yang akan dilantik Februari mendatang tidak perlu bereforia, karena Hamsuardi yang akan dilantik sebagai bupati ini adalah orang yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan mafia mafia proyek.

Terkait hal ini M.Batubara juga menegaskan bahwa kelembagaannya tidak akan segan menggiring opini publik untuk mendesak DPRD memakzulkan Hamsuardi jika ternyata dalam 100 hari pemerintahannya tidak ada perubahan pada penyelesaian konflik tanah rakyat.
(Hamzar Lubis)

Kontak Redaksi dan Kabiro KontraS Independent

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *