PTPN-5 KEMBALI DIKOREKSI RAKYAT, GAYA KOLONIAL MASIH MELEKAT PADA BUMN PERKEBUNAN.
KontraS Independent Media Sarana RESTORASI dan Media Sarana Informasi PUBLIK.
Www.Kontrasindependent.com – 28 – Juli – 2020 – Provinsi Riau – Perusahaan perkebunan milik negara yang mencengkram kan kekuasaan atas tanah dibumi Riau, bertepatan dengan Sei-intan Kunto Darussalam kab.Rokan Hulu kembali melakukan survei lahan, sementara janji lama untuk merealisasikan lahan kebun presentase untuk masyarakat diulang janji kemudian.
KKPA yang dijanjikan managament PTPN -V semenjak kesepakatan awal pembangunan hanya janji berbuah janji seperti saat pengukuran 27/7/20 yang prosesinya dibandu oleh camat Kunto Darussalam Ruslan S. sos.
Dihadapan beberapa tokoh masyarakat dan pengurus KUD Sumber Rezeki janji realisasi ini kembali didramakan sebagai pengganti lahan KKPA yang kelak dan kelak menjadi sumber pendapatan baru bagi perekonomian masyarakat disana.
Sementara itu camat selaku pemerintahan yang hadir berstatemant ” jika pertemuan dan pengukuran kali ini tidak membuahkan hasil yang berpihak kepada masyarakat” maka beliau tidak bertanggung jawab apa bila ada insident apapun bentuknya yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah memanas ini.
Hal kekecewaan camat terhadap realisasi PTPN 5 ini disampaikan beliau langsung dihadapan asisten kepala dan asisten umum PTPN -V dilokasi sei-Intan kabupaten Rokan Hulu.
320 Ha yang sudah menjadi proyeksi untuk pembangunan lahan KKPA yang sudah diserahkan ke managament justru dijadikan pembangunan lahan inti.
Dalam acara ini Agus Salim selaku narasumber pihak PTPN menjelaskan bahwa lahan yang diukur ini adalah proyeksi sebagai lahan KKPA pengganti dari lahan awal yang saat ini sudah diambil alih pihak managamen sebagai lahan inti perkebunan.
Aktifis HAM kontras yang bertugas mencoba menghubungi Agus Salim setelah acara selesai namun tidak berhasil, beberapa masyarakat yang hadir juga terpicu “berang” karena Agus Salim yang dianggab sebagai perwakilan PTPN justru tidak lagi dapat dihubungi.
Warga yang terdiri dari pengurus KUD dan tokoh tokoh masyarakat emosi dengan menghilangnya utusan perusahaan plat merah ini, dan hal ini menunjukkan bahwa upaya kolonial masih tetap dipelihara oleh perusahaan perkebunan ini pungkas warga yang sudah tersulut emosinya dilokasi pengukuran. (Musa/Batubara).
