Unjuk rasa Siswa SMK N 01 adalah bukti bahwa pungli pendidikan sudah Kronis

KontraS IndepeNdeNt Media Sarana Restorasi dan informasi Publik

Www.KontraSindependent.com-Sumatera Barat – KontraSMaraknya pungli disekolah sekolah seakan tidak diketahui oleh pihak dinas terkait, kecurigaa orang tua siswa adanya main mata pihak terkait juga tak dapat dipungkiri .

Pada hari Rabu 30/10 sekitar pukul 12.00 wib, kurang dari 1000 orang siswa SMK Negeri 1 Lembah Melintang di kecamatan Lembah melintang kab. Pasaman Barat – sumbar riuh dan proses belajar mengajar menjadi kacau balau.

Babinsa Koramil 06/UG Pelda M.Amir, Serma Mardison dan Sertu Marsupyandi terlihat terlibat dalam upaya pengamanan aksi siswa yang spontan ini. SMK yang beroperasi di jalan Flores ujung gading ini terpaksa menghentikan kegiatan belar dan mengajar untuk menghindari aksi masa yang tidak dapat dikendalikan.

Pantauan awak media hingga pagi 31/10 siswa juga belum ada kegiatan belajar dan masih berkumpul di halaman dan luar gedung sekolah.

Aksi ini terjadi karena pihak sekolah dianggap menaikkan uang SPP dari 70 menjadi 90.000 untuk kelas 2 dan 3 serta menaikkan SPP kelas 1 menjadi 100.000, hal ini dipandang siswa adanya pemaksaan yang bertolak belakang dengan program pendidikan presiden Jokowidodo tutur seorang siswa saat diwawancara awak media.

Hingga berita ini ditayangkan, baik kepala sekolah dan pengurus komite belum dapat dikonfirmasi karena masih melaksanakan rapat, dan dari keterangan siswa diketahui bahwa ada manipulasi daftar hadir orang tua siswa yang dijadikan tandatangan sebagai bukti persetujuan menaikkan iuran SPP ini. (Batubara)

Media Sarana Restorasi berdasarkan Surat Edaran Kapolri No Se 8/VII/2008 tentang penerapan keadilan Restorasi

By : KontraS IndepeNdeNt.

19 thoughts on “Unjuk rasa Siswa SMK N 01 adalah bukti bahwa pungli pendidikan sudah Kronis

  1. Mohon maaf bang, saya sebagai alumni smk sekaligus pendidik di smk ini skrg, sblm post pemberitaan, tolong caro info yg sedetail mgkn, tdk cukup dari siswa saja, dan perlu abang ketahui, keputusan it diambil setelah rapat paripurna komite dgn wali murid jd tdk ada unsur pemaksaan di sini, saya sbagai alumni dan pendidik d smk ini merasa kurang tenang membaca pemberitaan ini tanpa sumber yg betul2 valid..
    Dan jika ada pungli, cukup buktikan saja, jgn mengaitkan kejadian di smk ini dgn pungli..
    Membuat citra sekolah kami sbagai alumni buruk apalagi saya yg skrg sbgai pndidik di smj ini…
    Terimakasih

    1. Ini adalah fakta bahwa masih saja ada cara cara yang dibuat legal untuk melakukan pungutan.
      Ataukan dalih sumbangan, atau hasil rapat yang digiring pengkondisian ya,
      Silahkan cari pembenaran siapa saja untuk membela diri, yang jelas apa yang terjadi pungutan ini sudah berlangsung.

      Berikutnya apakah ada transparansi pengelolaan dana …?

    2. Sebuah media informasi publik … Adalah tugasnya untuk mempublikasikan sebuah gelolak dan menelusuri kebenaranya … Itu sdh tugas dari PERS … Jurnalis kami merilis berita ini sesuai dengan 5W … Jika ada yg salah mohon mediasi dengan biro kontraS Sumatra … Terimakasih

  2. Sebaiknya Media itu Konfirmasi dulu kedua belah Pihak baru dipublish… Kenaikan SPP itu Keputusan Bersama komite Sekolah pada acara Rapat paripurna Komite SMKN 1 Lembah Melintang yang dihadiri oleh orang Tua Siswa, Pihak Sekolah Sudah Mengirimkan Surat Undangan Kpd Orang tua Siswa Sebanyak 800 Lebih undangan, jadi Kenaikan Iuran tersebut Merupakan hasil keputusan rapat Komite Sekolah Bersama Orang Tua Siswa Bukan Keputusan Sekolah Sepihak, Komite Sekolah itu ditunjuk oleh Orang tua siswa tampa campurtangan intervensi pihak Sekolah, Jadi anda Harus sedikit Fair dalam menilai, saya Yakin Kita sudah Berpendidikan Jadi Cara Pandang Kita sebaiknya Sedikit lebih baik demi Kebaikan Generasi Muda Kita kedepannya, Smoga kedepannya kita terbiasa membudayakan Sikap Tabayyun Sebelum berargumen,… tapi okeylah kita sudah paham kalau ada istilah ” Bad news Is Good News..”

    ………………..Salam Cinta Damai IndonesiaKu………………

    1. Kami merilis berita berdasarkan jurnalis kami di Sumatra … Mohon mediasi dengan Kabiro kontras IndepeNdeNt Sumatra … Trmksh atas coment dan saranya

    2. Terimakasih atas sarannya … Berita yang masuk di redaksi adalah perwakilan berita yg di rilis dari biro Sumatra … Jika jurnalis sdh memakai 5W kami akan menerbitkanya dan bisa di pertanggung jawabkan .. tetapi kalo tdk 5W kami tdk akan menerbitkanya … Mohon mediasi dengan biro kontraS Sumatra … Terimakasi

  3. Website Pemberitaan Anda Tidak bertanggung Jawab… Setelah Anda Memberitakan Hal yang tidak benar Anda Tidak Mengaktifkan / memunculkan Komentar Pembaca Secara Publish… Media anda Sudah Kami Screen Shoot… Pemberitaan Anda Itu Tidak Benar….
    dan Anda Menyembunyikan Kolom komentar yang sudah Di publish Oleh Komentator…, Jadi Anda Sudah Menmbungkam Hak jawab Pihak terkait… Jika Anda merasa benar Biarkan Kita Beradu Argumen secara Publish… Kami memiliki Smua Bukti dan Telah Mengundang Kepala Cabang Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat dan Pihak2 Terkait diluar Pihak Sekolah dalam mengadakan Rapat Tersebut…
    Peraturan tentang hak jawab ini dimuat Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15.. salah Satunya Mengkonfirmasi langsung Media online lewat kolom Komentar… Anda harus Mengedepankan Asas Praduga Takbersalah Sebelum menyebar Berita…
    Silahkan kita Berargumen Secara Fair…

    1. Kami menerima berita dari jurnalis kami di Sumatra … Mohon klarifikasi dulu ke Biro kontras IndepeNdeNt Sumatra … Trmksh atas info dan komenya

    2. Setiap berita yang masuk di redaksi adalah rilisan dari jurnalis perwakilan kami sebagai biro … Dan adanya berita ini juga rilisan dari jurnalis kami di Sumatra … Mohon mediasi dengan Kabiro kami di Sumatra agar bisa di restor … Terimakasih atas masukannya
      … Salam silaturrahmi

  4. Saya dr alumni sekaligus guru smkn 1 lemtang bahwa berita terkait demo siswa ini tolong di klarifikasi sesuai faktanya, dan telusuri data dr bbrpa pihak, dan dr berbagai sudut pandang, agar tidak ada pihak yg dirugikan

    1. Kabiro kami di Sumatra yang merilis dan turun sebagai jurnalis mohon mediasi dengan biro Sumatra … Redaksi sesuai dengan 5W yang di kirim dari biro biro perwakilan kami … Trmksh atas komen dan partisipasinya

  5. Kami dari pihak instansi SMKN 1 Lembah Melintang Sudah Melaporkan Publikasi Media Ini Ke Dewan Pers Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Karna kami merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun mental, kenapa kami bertindak seperti itu…?? Karna media ini tidak mencantumkan alamat resmi dan kontak person yg bisa dihubungi untuk mediasi awal, sementara pemberitaan dimedia terus menjadi isu dan fitnah di tengah masyarakat dan anak didik kami… Kami juga sudah bertindak secara terukur… Jadi silahkan kita uji kebenaran dan argumen melalui instansi tersebut…
    Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita kedepannya, mengingat pemberitaan Hoax ini menyangkut anak didik yg emosionalnya masih labil dan rentan…

    1. Terimakasih … Jika memang jurnalis kami menulis tdk sesuai 5W itu wajib … Akan tetapi jika jurnalis kami sdh sesuai dgn 5w maka kami redaksi akan terus untuk menjadi sarana informasi publik

  6. Adanya gejolak emosi siswa sebagai upaya penolakan kebijakan kenaikan pungutan SPP pastilah diawali dari keberatannya orang tua siswa atas hasil keputusan rapat dalam mutuskan menaikkan pungutan SPP di SMK Negeri ini.
    Silahkan beropini, karena bemberitaan ini juga berawal dari rilis institusi penegak hukum diwilayah sana

    1. Kami tidak ada memakai istilah pungutan spp, silahlan anda cari lagi referensi yg kami keluarkan dengan penggunaan kata pungutan spp, karna kami tau pungutan tidak diperbolehkan untuk jenjang SMA/SMK, namun berdasarkan permendikbud no 75 tahun 2016 komite sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana dari masyarakat termasuk orang tua siswa… Kenapa pihak sekolah membutuhkan dana tersebut, karena untuk menutupi biaya2 yang tidak bisa ditutupu oleh keuangan BOP dan BOS.. Iuran memang sifatnya tidak wajib, karna sifatnya tidak wajib itulah makanya diadakan musyawarah paripurna komite dengan melibatkan seluruh elemen baik dari pengawas sekolah, tokoh masyarakat dan orang tua siswa, namun perlu diketahui disitulah pihak komite sekolah menawarkan program kerjanya seperti kegiatan penambahan kegiatan ektrakurikuler dan penyesuaian tenaga pendidik berdasarkan 8 standar nasional pendidikan, ketika sudah dihasilkan kesepakatan maka disitulah timbulnya hasil akhir nilai rupiahnya.. yang pasti pihak wartawan tidak ada melakukan verifikasi kepada pihak sekolah yg memiliki kemampuan teknis untuk menjelaskannpermasalahannya ..

      1. Kata pungli adalah kalimat dalam argumentasi anda, pungli itu sendiri pungutan yg sifatnya ilegal… Silahkan anda buktikan pernyataan tersebut… Dan memang tugas media jurnalistik adalah memberikan menuliskan berita, tapi hal yang harus anda ketahui, selain sebagai penulis berita jurnalis juga miliki kewajiban untuk memvalidasi kebenaran berita tersebut sebelum di publikasi… Apalagi pernyataan tersebut sifatnya memfonis langsung Jika tidak diverifikasi sama saja dg menyebarkan berita bohong…

        1. Berita yang dikirimkan dari jurnalis kami di Sumatra yang berdasarkan 5w hak untuk penindakan adalah dr dinas terkait dan APH setempat … Tugas media sebagai publik berdasarkan aksi unjuk rasa yg terjadi di pelajar … Mohon mediasi langsung ke Kabiro kami Sumatra … Trmksh atas saranya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *