Pengawasan pertamina padang lemah terkait perdagangan gelap BBM

PENGAWASAN PERTAMINA PADANG LEMAH TERKAIT PERDAGANGAN GELAP BBM.

Www.KontraSindependent.com-Media Sarana Restorasi dan Informasi Publick-Sumatra Barat-08-spt-2019,Sedikitnya 70.000 s/d 100.000 kl BBM diperdagangkan secara ilegal dikabupaten Pasaman barat setiap harinya dengan beberapa jenis, hal ini disampaikan oleh Musliadi aktifis Perlindungan konsumen Nasional.

Temuan kelembagaan nya yang melakukan investigasi dikabupaten Pasaman barat sumatera barat tiga bulan terakhir, hal ini disampaikan Musliadi kepada awak media selesai diskusi terbatas pelayanan dan perlindungan konsumen prarakorprov Sumbar di hotel OYO Padang Sabtu 07/09.

Lemahnya pengawasan SR sub regional Padang dipandang beliau sebagai penyebab utamanya, terkait beberapa kali lembaga perlindungan konsumen menyampaikan hal ini melalui surat dan informasi watshapp ke SR subregional Padang, namun tidak ada respon yang signifikan.

Beberapa hari yang lalu aktifis perlindungan konsumen ini juga menyampaikan hasil investigasi nya kesalah seorang staf SR sub regional Padang dan S staf tersebut malah menyarankan beliau untuk menyampaikan ke 135 Jakarta, hal ini menurut S agar aktion nya lebih cepat ditanggapi.

Foto saat pengisian dalam dirijen

Sementara pantauan awak media di 7 SPBU dipasaman barat terjadi kelangkaan premium pada jam 10.00 wib sampai malam hari, antrian mobil pelangsir BBM bersubsidi ini juga dipandang mengganggu dan merugikan konsumen ungkap Mahdi salah seorang warga yang tidak kebagian premium kendaraannya setelah antrian panjang di SPBU Ujung Gading.

Transaksi gelap BBM di SPBU adalah bentuk pelanggaran tataniaga barang bersupsidi, apa lagi dengan menaikkan harga jual resmi pemerinrah ucap Musliadi, informasi dari salah seorang agen gelap BBM subsidi ini bahwa harga yang dibeli agen ke pihak SPBU berkisar Rp.6900 s/d 7100/ kl untuk premium dan Rp 5450/ kl untuk bio solar.

Direktorat Lembaga perlindungan konsumen Nasional Sumatera Barat melalui Mulyadi mengharapkan agar pemerintah dan Pertamina dapat memaksimalkan pengawasan dan penertiban pelaku usaha SPBU nakal yang menjual BBM bersubsidi yang tidak pada peruntukannya, terutama pelaku transaksi gelap barang subsidi ini ungkapnya mengakhiri. (Batubara)

By:KontraS Independent Media Sarana Restorasi dan Informasi Publick.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *